Saturday, April 30, 2016

HARI BURUH SEDUNIA


HARI BURUH: TUNTUTAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kebebasan berpolitik di masa Reformasi telah membuka kesempatan untuk membangkitkan gerakan sosial di Indonesia. Bagi individu maupun organisasi, sikap kooperatif pemerintah terkait kebebasan masyarakat telah memberikan celah untuk membangun kembali pondasi dasar demi kemajuan negara. Salah satu bentuk dampak positif dari reformasi adalah terbangunnya atmosfir politik yang lebih bersahabat untuk gerakan buruh. Berbagai bentuk organisasi buruh mulai dibangun, dan mereka terus berusaha menunjukkan eksistensi serta pengaruhnya untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

Penuntutan hak melalui berbagai sarana, baik tertulis maupun lisan, telah dilakukan pihak-pihak ini demi mengamankan posisi pekerja dalam perkembangan zaman di Indonesia. Salah satu momentum yang sering dijadikan waktu strategis untuk menuntut kembali hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka adalah pada Hari Buruh pada tanggal 1 Mei atau yang lebih sering disebut sebagai May Day. Tuntutan-tuntutan yang dilayangkan dalam May Day, biasanya berkisaran pada pengakuan hak-hak mereka serta peningkatan standar timbal balik untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

Dikutip dari website Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pada peringatan May Day di tahun 2015, para buruh mengajukan sepuluh tuntutan, yaitu:   
1. Tolak politik upah murah dengan menuntut kenaikan UMP/K sebesar 32 persen ( juga menolak kenaikan upah 5 tahun sekali dan mendesak pemerintah untuk merubah KHL menjadi 84 item dari 60 Item KHL).
2. Mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun buruh wajib pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60% hingga 75 % dari gaji terakhir (seperti PNS).
3. Mendesak pemerintah untuk menambah anggaran Jamkes Rp 30 T dari APBN.
4. Mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja Outsourcing khususnya di BUMN.
5. Menolak kenaikan harga BBM, Elpiji, TDL sesuai harga pasar.
6. Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok.
7. End Coorporate Greed.
8. Mendesak pemerintah untuk mencabut aturan tentang Objek Vital dan Stop tindakan Union Busting dan kekerasan terhadap aktivis buruh
9. Angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa test lagi.
10. Syahkan RUU PRT dan Revisi UU perlindungan TKI.
Untuk merespon tuntutan tersebut, pemerintah biasanya menciptakan iklim kondusif bagi para buruh dalam menyampaikan tuntutannya

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja”. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah lewat instansi terkait telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah- masalah, baik yang berhubungan dengan angkatan kerja maupun dengan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup banyak dan menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya. Hal ini perlu penanganan khusus dari pihak swasta maupun pemerintah. Upaya-upaya yang telah dan wajib dilakukan pemerintah antara lain:
  • Meningkatkan Mutu/Kualitas Tenaga Kerja Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dilakukan dengan barbagai cara
  • Memperluas Kesempatan Kerja Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah
  • Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pemerintah telah melakukan berbagai upaya
  • Menyusun dan Memonitor Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan Pemerintah melalui Dapertemen Tenaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya mengeluakan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasilainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia.
  • Perlindungan Tenaga Kerja Program yang dilaksanakan pemerintah.
Mengkaji dari hal diatas, sangatlah jelas bagaimana peran pemerintah didalam fungsinya sebagai penengah diatas permasalahan tuntutan buruh setiap tahunnya. Tuntutan buruh yang tidak rasional dianggap sangat tidak etis dan sesuai dengan kode etik serikat perburuhan. Program Presiden Jokowi yang dituangkan di dalam Nawacita, Jokowi secara jelas menyatakan akan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Antara lain tentunya dengan membangun hunian layak bagi buruh. Janji itu ditindaklanjuti lewat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan pemerintah ini, kebijakan pengupahan terhadap buruh diarahkan agar buruh dan keluarganya dapat memenuhi penghidupan yang layak. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwasanya hal yang perlu dikritisi oleh para buruh bukanlah hal – hal yang tidak berkaitan dengan logika berpikir mencapai kesejahteraan bersama termasuk kaum buruh itu sendiri.

Keadaan ini menunjukkan bahwa seharusnya hubungan kedua pihak, baik itu buruh bersama dengan pemerintah sendiri bersama dengan pengusaha berjalan harmonis, pemerintah berada ditengah menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha. Buruh butuh akan kehidupan yang sejahtera atas nama dan rasa keadilan, sebagaimana juga pengusaha yang perlu akan iklim kondusif demi optimalnya pencapaian laba dan performa. Antara buruh dan pengusaha seharusnya berlangsung prinsip kerja sama yang mutual dan pemerintah berperan untuk menciptakan suasana agar hubungan antara keduanya berjalan kondusif.

            Mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan tersebut, Pemerintahan Jokowi sangatlah berupaya dan mengambil andil di dalam mensejahterakan buruh, dalam beberapa ayat di pasal tersebut juga tetap memperhatikan pengusaha sama seperti yang disampaikan sebelumnya.pemerintah sebagai penengah. Kesejahteraan buruh di dalam PP ini dituangkan dalam dalam Bab kedua, ketiga dan keempat, dalam Bab tersebut hal pengupahan sudah diformulasikan dengan baik oleh pemerintah termasuk bonus, servis dan uang servis pada usaha tertentu. Hal ini tentu sangatlah baik dan bermanfaat bagi buruh namun ada beberapa kesalahan yang sebaiknya lebih diperhatikan dalam PP ini, diantaranya dalam bidang kenaikan upah minimum, kehidupan yang layak, dan kebutuhan hidup yang layak.

            Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dan komitmen demokrasi yang sejak masa reformasi terus didengungkan pemerintah, tidak bisa menekan keinginan para buruh untuk mengajukan tuntutannya. Namun, tetap perlu diperhatikan agar tuntutan-tuntutan yang diajukan harus sesuai dengan peraturan dan koridornya agar tidak mendapatkan citra negatif dari masyarakat. Sikap kooperatif dari pemerintah dan para buruh diperlukan untuk menjalankan proses demokrasi yang efektif

Selamat Hari Buruh!
Salam Kolaboratif
Unity to Glory! FISIP!!
Departemen Kajian Aksi Strategis dan Pengabdian Masyarakat
BEM FISIP Universitas Udayana
Kabinet FISIP Kolaboratif


Dept. Media Kreatif BEM FISIP UNUD. Powered by Blogger.