Saturday, April 30, 2016

HARI BURUH SEDUNIA


HARI BURUH: TUNTUTAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kebebasan berpolitik di masa Reformasi telah membuka kesempatan untuk membangkitkan gerakan sosial di Indonesia. Bagi individu maupun organisasi, sikap kooperatif pemerintah terkait kebebasan masyarakat telah memberikan celah untuk membangun kembali pondasi dasar demi kemajuan negara. Salah satu bentuk dampak positif dari reformasi adalah terbangunnya atmosfir politik yang lebih bersahabat untuk gerakan buruh. Berbagai bentuk organisasi buruh mulai dibangun, dan mereka terus berusaha menunjukkan eksistensi serta pengaruhnya untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

Penuntutan hak melalui berbagai sarana, baik tertulis maupun lisan, telah dilakukan pihak-pihak ini demi mengamankan posisi pekerja dalam perkembangan zaman di Indonesia. Salah satu momentum yang sering dijadikan waktu strategis untuk menuntut kembali hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka adalah pada Hari Buruh pada tanggal 1 Mei atau yang lebih sering disebut sebagai May Day. Tuntutan-tuntutan yang dilayangkan dalam May Day, biasanya berkisaran pada pengakuan hak-hak mereka serta peningkatan standar timbal balik untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

Dikutip dari website Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pada peringatan May Day di tahun 2015, para buruh mengajukan sepuluh tuntutan, yaitu:   
1. Tolak politik upah murah dengan menuntut kenaikan UMP/K sebesar 32 persen ( juga menolak kenaikan upah 5 tahun sekali dan mendesak pemerintah untuk merubah KHL menjadi 84 item dari 60 Item KHL).
2. Mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun buruh wajib pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60% hingga 75 % dari gaji terakhir (seperti PNS).
3. Mendesak pemerintah untuk menambah anggaran Jamkes Rp 30 T dari APBN.
4. Mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja Outsourcing khususnya di BUMN.
5. Menolak kenaikan harga BBM, Elpiji, TDL sesuai harga pasar.
6. Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok.
7. End Coorporate Greed.
8. Mendesak pemerintah untuk mencabut aturan tentang Objek Vital dan Stop tindakan Union Busting dan kekerasan terhadap aktivis buruh
9. Angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa test lagi.
10. Syahkan RUU PRT dan Revisi UU perlindungan TKI.
Untuk merespon tuntutan tersebut, pemerintah biasanya menciptakan iklim kondusif bagi para buruh dalam menyampaikan tuntutannya

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja”. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah lewat instansi terkait telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah- masalah, baik yang berhubungan dengan angkatan kerja maupun dengan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup banyak dan menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya. Hal ini perlu penanganan khusus dari pihak swasta maupun pemerintah. Upaya-upaya yang telah dan wajib dilakukan pemerintah antara lain:
  • Meningkatkan Mutu/Kualitas Tenaga Kerja Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dilakukan dengan barbagai cara
  • Memperluas Kesempatan Kerja Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah
  • Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pemerintah telah melakukan berbagai upaya
  • Menyusun dan Memonitor Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan Pemerintah melalui Dapertemen Tenaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya mengeluakan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasilainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia.
  • Perlindungan Tenaga Kerja Program yang dilaksanakan pemerintah.
Mengkaji dari hal diatas, sangatlah jelas bagaimana peran pemerintah didalam fungsinya sebagai penengah diatas permasalahan tuntutan buruh setiap tahunnya. Tuntutan buruh yang tidak rasional dianggap sangat tidak etis dan sesuai dengan kode etik serikat perburuhan. Program Presiden Jokowi yang dituangkan di dalam Nawacita, Jokowi secara jelas menyatakan akan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Antara lain tentunya dengan membangun hunian layak bagi buruh. Janji itu ditindaklanjuti lewat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan pemerintah ini, kebijakan pengupahan terhadap buruh diarahkan agar buruh dan keluarganya dapat memenuhi penghidupan yang layak. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwasanya hal yang perlu dikritisi oleh para buruh bukanlah hal – hal yang tidak berkaitan dengan logika berpikir mencapai kesejahteraan bersama termasuk kaum buruh itu sendiri.

Keadaan ini menunjukkan bahwa seharusnya hubungan kedua pihak, baik itu buruh bersama dengan pemerintah sendiri bersama dengan pengusaha berjalan harmonis, pemerintah berada ditengah menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha. Buruh butuh akan kehidupan yang sejahtera atas nama dan rasa keadilan, sebagaimana juga pengusaha yang perlu akan iklim kondusif demi optimalnya pencapaian laba dan performa. Antara buruh dan pengusaha seharusnya berlangsung prinsip kerja sama yang mutual dan pemerintah berperan untuk menciptakan suasana agar hubungan antara keduanya berjalan kondusif.

            Mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan tersebut, Pemerintahan Jokowi sangatlah berupaya dan mengambil andil di dalam mensejahterakan buruh, dalam beberapa ayat di pasal tersebut juga tetap memperhatikan pengusaha sama seperti yang disampaikan sebelumnya.pemerintah sebagai penengah. Kesejahteraan buruh di dalam PP ini dituangkan dalam dalam Bab kedua, ketiga dan keempat, dalam Bab tersebut hal pengupahan sudah diformulasikan dengan baik oleh pemerintah termasuk bonus, servis dan uang servis pada usaha tertentu. Hal ini tentu sangatlah baik dan bermanfaat bagi buruh namun ada beberapa kesalahan yang sebaiknya lebih diperhatikan dalam PP ini, diantaranya dalam bidang kenaikan upah minimum, kehidupan yang layak, dan kebutuhan hidup yang layak.

            Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dan komitmen demokrasi yang sejak masa reformasi terus didengungkan pemerintah, tidak bisa menekan keinginan para buruh untuk mengajukan tuntutannya. Namun, tetap perlu diperhatikan agar tuntutan-tuntutan yang diajukan harus sesuai dengan peraturan dan koridornya agar tidak mendapatkan citra negatif dari masyarakat. Sikap kooperatif dari pemerintah dan para buruh diperlukan untuk menjalankan proses demokrasi yang efektif

Selamat Hari Buruh!
Salam Kolaboratif
Unity to Glory! FISIP!!
Departemen Kajian Aksi Strategis dan Pengabdian Masyarakat
BEM FISIP Universitas Udayana
Kabinet FISIP Kolaboratif


MOSI LOMBA DEBAT HARDIKNAS 2016

MOSI LOMBA DEBAT HARDIKNAS 2016


  1. Kuota SNMPTN sebaiknya tidak dikurangi.
  2. Metode pembelajaran berbasis online membawa lebih banyak dampak negatif
  3. Pendidikan karakter dijadikan mata pelajaran.
  4. Indonesia perlu mengembangkan sekolah berbasis internasional.
  5. Guru dibayar berdasarkan performa siswanya.
TM        : Selesa, 3 Mei 2016.
Pukul    : 17.00 WITA - Selesai.
Tempat : Gedung C FISIP Unud.
                 Pakaian bebas rapi.

Monday, April 25, 2016

PANDANGAN DAN PERNYATAAN SIKAP BEM BESERTA HMPS FISIP UNUD 2016-2017, KEBEBASAN BERBICARA DI DEPAN UMUM (STUDI KASUS: KASUS PEMUKULAN MAHASISWA DI RIAU)

  


PANDANGAN DAN PERNYATAAN SIKAP BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA BESERTA HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI YANG ADA PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016-2017, 
KEBEBASAN BERBICARA DI DEPAN UMUM

(STUDI KASUS: KASUS PEMUKULAN MAHASISWA DI RIAU)

“Liberty must be limited, in order to be possessed”

Kalimat di atas merupakan salah satu kutipan dari filsuf dan politikus Edmun Burke. Menurut beliau, bila suatu negara dipimpin oleh orang-orang yang korup, pada akhirnya kebebasan tidak akan pernah ada. Namun, apakah makna kebebasan tanpa kebijaksanaan dan tanggung jawab? Istilah itu hanya akan berubah menjadi kebodohan, perbuatan buruk, bahkan kegilaan yang tidak memiliki batasan. Oleh karena itu, manusia hanya bisa bertindak sebebas-bebasnya dalam jalur yang telah dibuat.

Berkaca dari itu semua, para founding fathers negara ini melewati proses panjang untuk menyusun dasar hukum yang berkaitan dengan kebebasan. Salah satunya adalah UUD 1945 pasal 28E yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, pasca tekanan masa Orde Baru, pemerintah kembali memperjelas peraturan ini lewat UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Perlindungan hukum ini, untuk sementara waktu, mampu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan dalam proses demokrasi.

Meluasnya kasus pemukulan mahasiswa di Riau, membuat publik mulai ragu dengan demokrasi yang selama ini dibanggakan pemerintah. Media-media, baik cetak maupun online, memberitakan permasalahan ini dan mulai membentuk opini publik. Ada pihak yang menganggap ini kesalahan mahasiswa dan ada pihak yang menganggap ini kesalahan pemerintah. Namun, dalam isu ini kami tidak akan memperdebatkan siapa yang salah dan benar, karena pada akhirnya kenyataan hanya terdiri dari dua jenis, kenyataan yang bisa diterima dan kenyataan yang tidak bisa diterima.

Di satu sisi, mahasiswa di Riau telah menyadarkan kita semua bahwa peran mahasiswa tidak boleh sepenuhnya mati. Sebagai agen perubahan berbekal intelektual, mereka berusaha menyalurkan aspirasi rakyat Riau. Mahasiswa Riau membuktikan bahwa di tengah perkembangan jaman dan perbedaan pola pikir antar generasi, semangat mahasiswa untuk berdiri sebagai pilar penopang rakyat, tidak pernah redup.

Namun di sisi lain, sikap pemerintah Riau yang cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan ini juga patut diapresiasi. Secara terbuka meminta maaf kepada mahasiswa dan memproses pemberhentian pihak-pihak yang terlibat, menunjukkan otoritas di wilayah tersebut masih responsif terhadap kegelisahan warganya. Tapi meskipun orang yang melakukan pemukulan telah di-nonaktifkan, ini masih dianggap tidak cukup untuk menghilangkan keraguan masyarakat.

Di luar dua aktor ini, ada satu aktor kunci yang memainkan peranan besar dalam permasalahan ini. Aktor tersebut adalah media massa. Kami menyadari sepenuhnya bahwa setiap media memiliki kepentingannya sendiri, sangat kecil kemungkinan akan ditemukanya netralitas di dalamnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat suatu permasalahan hanya dari satu sudut pandang dan mengabaikan perspektif lainnya. Hal ini juga kemudian kami lihat dari permasalahan ini. Pemberitaan yang tersebar di masyarakat masih menjatuhkan kasus ini ke dalam wilayah abu-abu. Namun di luar itu semua, permasalahan ini membuat kami mempertanyakan satu hal, bagaimana cara menyalurkan aspirasi secara elegan, sesuai dengan koridornya, dan efektif menimbulkan perubahan?

Kami melihat bahwa jaman yang berbeda, membuat pola pikir antar generasi semakin berbeda. Kita tidak bisa selamanya berkaca pada tindakan mahasiswa di masa Orde Baru dalam menjatuhkan rezim otoriter. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan mencoreng image mahasiswa sebagai generasi berpendidikan. Tindakan tegas mahasiswa bisa disalahartikan sebagai wujud arogansi, tindakan non-provokatif mahasiswa bisa dilihat sebagai bentuk ketakutan, dan sikap pasif bisa membuat masyarakat berfikir bahwa mahasiswa telah kehilangan integritas.

Oleh karena itu, mahasiswa harus bisa membentuk ide-ide kreatif dalam menjalankan perannya. Ide-ide tersebut bisa direalisasikan dalam bentuk lagu, lukisan, mural, puisi, dll. Karya-karya itu tidak hanya akan menyuarakan aspirasi, tetapi juga akan mempermudah penanaman semangat perjuangan dalam diri masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga bisa menyampaikan pendapatnya dalam diskusi-diskusi formal bersama pemerintah menggunakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mimbar tersebut, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya.

Selain itu kita bisa berkaca dari Soe Hok Gie, salah seorang aktivis mahasiswa yang hingga kini namanya masih dikenang. Ia memang orang yang berada di belakang mahasiswa tahun-65 untuk turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, namun ia tidak pernah melupakan sebuah senjata andalan mahasiswa: Tulisan. Dengan membaca dan memperbesar jaringan, ia memiliki wawasan yang luas, sehingga mampu menciptakan tulisan-tulisan yang cerdas. Seperti perkataan Margaret Atwood, a word after a word after a word is a power, tulisan merupakan sebuah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Kita tidak pernah tahu siapa yang pernah membaca tulisan kita, bagaimana perubahan yang bisa kita bawa ke kehidupannya, dan sejauh mana tulisan kita mampu mempengaruhinya.

Kesimpulannya, pada dasarnya kebebasan harus memiliki batasan, dan negara merupakan otoritas tertinggi yang mampu mengaturnya. Kami tidak akan menghakimi permasalahan yang terjadi di Riau karena kami berusaha memperlihatkan perspektif baru dalam isu ini. Wilayah abu-abu yang diciptakan oleh konflik antara mahasiswa dan pemerintah di Riau hanya bisa dilihat secara hitam-putih melalui kacamata hukum. Namun, kami tetap meyakini bahwa usaha-usaha yang dilakukan mahasiswa Riau telah mengingatkan kita semua bahwa mahasiswa akan terus berusaha mendukung kepentingan rakyat Indonesia. Semangat itulah yang telah membentuk identitas mahasiswa Indonesia.

HIDUP MAHASISWA INDONESIA!
UNITY TO GLORY ! FISIP !!
Hasil diskusi Departemen Kajian Aksi Strategis dan Pengabdian Masyarakat
BEM FISIP Universitas Udayana Kabinet FISIP Kolaboratif
Bersama
Korps Mahasiswa Hubungan Internasional
Community of Political Science Student
Komunitas Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Ikatan Mahasiswa Sosiologi
Persatuan Mahasiswa Administrasi Negara
Himpunan Mahasiswa Perpustakaan.





Monday, April 18, 2016

Review Kegiatan OPEN HOUSE FISIP UNUD 2016

Sebagai fakultas yang telah berdiri selama enam tahun, FISIP Udayana ingin membuka kacamata global mengenai hadirnya fakultas ini di Bali. Bahkan hingga saat ini, FISIP Udayana termasuk dalam fakultas yang diminati oleh pelajar SMA. Berdasarkan hal tersebut, maka BEM FISIP Udayana 2016/2017  bermaksud mengadakan Open House yang mengusung tema ““One day with Fisip. Get your potential!”.

Kegiatan ini telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan tahun ini merupakan tahun kedua kalinya OPEN HOUSE FISIP UNUD dilaksanakan, kegiatan ini tetap diadakan karena dirasa perlu untuk memperlihatkan kehadiran Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Bali. Open House merupakan program kerja yang dilimpahkan dan dipercayai kepada Departemen Informasi dan Komunikasi BEM FISIP Universitas Udayana, yang mana ketua panitia terpilih langsung dari departemen ini yaitu Ni Putu Ayunda Nindya Saraswati selaku Kepala Departemen Infokom. Kegiatan ini dipersiapkan kurang lebih selama satu bulan.


Open House FISIP Unud 2016 dilaksanakan pada Hari Minggu, 6 Maret 2016 bertempat di Aula Nusantara, Gedung Agrokomplek Universitas Udayana. Kegiatan ini diawali dengan persiapan panitia pada pukul 06.00 Wita. Pukul 08.00 Wita peserta melakukan registrasi dan memasuki aula.

Peserta memasuki aula dan duduk di tempat yang sesuai dengan no pendaftaran yang sudah diberikan oleh panitia sebelumnya saat registrasi. Acara dilanjutkan dengan pembukaan acara pembukaan yang dilaksanakan pada pukul 08.30 yang diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua panitia, Gubernur BEM FISIP Unud, dan Dekan FISIP Unud.


Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan Try Out pada pukul 09.00 yang berdurasi sekitar 120 menit. Seusai Try Out, acara dilanjutkan dengan makan siang dan sekaligus mendengarkan presentasi dari masing –masing prodi yang langsung dilakukan oleh masing-masing Ketua Prodi di lingkung FISIP UNUD.

Lalu dilanjutkan dengan acara KEPO-in FISIP yaitu dimana peserta akan memasuki masing-masing kelas Program Studi (prodi) yang bertujuan peserta akan lebih dekat mengenal dan mengetahui prodi yang ada di FISIP. Masing-masing prodi menyiapkan presentasi ataupun bahan yang akan dibicarakan saat acara ini berlangsung yaitu diantaranya menjelaskan bagaimana prospek kerja yang ada di prodi tersebut, apa saja yang dipelajari dalam prodi tersebut dan sebagainya yang bersangkutan dengan prodi. Saat acara ini berlangsung, peserta dibagi menjadi 2 kloter dan meggunakan sistem kereta api saat KEPO-in FISIP berlangsung jadi seluruh peserta akan memasuki seluruh ruangan prodi.

Kloter pertama akan mengelilingi kelas-kelas prodi, sedangkan kloter kedua akan tetap di aula untuk mendengarkan penjelas bagaimana dunia perkuliahan dari pembicara yaitu Bapak Tedy selaku PD I FISIP UNUD dan Bapak Wahyu selaku dosen FISIP UNUD. Dan nantinya kloter pertama dan kloter kedua akan bergantian dalam acara ini. Setelah kegiatan KEPO-in prodi usai, pukul 15.30 dibacakannya peserta terbaik Try Out Open House FISIP UNUD 2016 dan selanjutnya peserta diperbolehkan untuk pulang.


Dan kami selaku panitia mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh oknum yang mensupport acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan awal. Terimakasih kepada Sponsorship dan Media Partner yang telah mendukung acara Open House FISIP UNUD 2016.

Saturday, April 16, 2016

HASIL TEMU DEKANAT FISIP UNUD PERIODE 2016/2017


HASIL TEMU DEKANAT I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2016      
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE 2016/2017  

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA 
Jalan P.B. Sudirman Denpasar-Bali, twitter : @BPM_FISIP_UNUD Telp/HP : 089687739589 (Jolyn) / 087832800564 (Elisa)

Berdasarkan hasil Temu Dekanat yang diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana pada tanggal 4 April 2016 bertempat di gedung B FISIP, maka dengan ini dicapai beberapa hasil sebagai berikut : 
(Sesi dimana BPM, BEM, LINIMASSA, dan teman-teman HMPS serta mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya, dan kami pihak penyelenggara dapat menyimpulkan beberapa point jawaban dari  pertanyaan tersebut).  

Dekan FISIP 

1. Terkait kesekretariatan bersama untuk bem, bpm, dan ormawa dari dulu mahasiswa meminta agar ruangannya diperluas, tetapi jika diperluas wilayah takut disalahgunakan oleh mahasiswa. Alternatifnya tidak langsung luas, tetapi ruangan dibagi menjadi 3 ruangan. 

2. Renja dibuat 2 tahun sebelumnya, kegiatan yang di buat mahasiswa disesuaikan dengan renja yang dibuat sebelumnya. Lihat kondisi keuangan karena POK disetujui menteri keuangan. 

3. Ruangan yang akan disediakan untuk kesekretariat bersama berdekatan dengan ruang kuliah jadi diharapkan tidak boleh ribut, jika rebut bias diterima konsekuensi. 

4. Mahasiswa diharapkan menjaga sikap selama dilingkungan FISIP.  

PD 1
1. Kegiatan FISIP terlalu hura-hura dan kurangnya kegiatan yang berwawasan. 

2. KKN tuntutan dari universitas, akan dibicarakan bahwa pemagangan akan dihitung sebagai KKN. Sekarang-sekarang ini KKN masih diperlukan.  

3. Dispensasi tetap dihitung hadir dalam perkuliahan. Tetapi ada kesepakatan jika mewakilkan fakultas atau universitas yang diizinkan. 

4. Sistem SKP berlaku untuk angkatan 2016. 

5. Kaprodi yang memegang kunci dari perencanaan anggaran masing-masing 5 prodi. Jadi ada salah satu prodi yang merasa tidak mematuhi perintah dari kaprodinya dia malah mematuhi perintah dari dosen-dosen yang tidak menjabat jadi kaprodinya. Jadi seharusnya prodi lebih bijak dalam berkoordinasi kepada kaprodi.  

PD 2

1. Perluasan ruangan kesekretariatan bersama untuk ormawa masalahnya kurangnya dana. Ditakutkan jika diberi ruangan pemeliharaannya kurang dari mahasiswa. 

2. Alur proposal kegiatan tahun 2016 telah disepakati, pertama kebendahara DPP bu Martin nantinya akan di cek kegiatannya dan apakah sudah direncanakan atau belum. Penggunaan uang itu tidak boleh disepelekan, jadi dari 2 tahun sebelumnya, 2014, PD 2 dan bu Martin sudah merencanakan kegiatan untuk tahun 2016, 2015 kemudian di proses nanti turun di 2016 yang sudah disahkan sesuai dengan yang direncanakan, jika rencana yang dibuat tidak sesuai tidak akan disetujui. Untuk itu proposal pertama diberikan ke bendahara ibu Martin, kemudian jika sudah dicek diberikan kepada subag keuangan bapak Made, kemudian diberikan ke kepala TU untuk dicek lagi, kemudian diberikan kepada PD 2 untuk disetujui apabila proposal sesuai dengan renja yang dibuat.  

3. Soal SPJ ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena ada pajak. 

4. Untuk loker setiap ormawa akan masih dimungkinkan dan dicek dulu ke inventarisasi atau bisa dibuatkan lemari besi dan akan dicarikan dulu lokasi untuk loker. 

5. Masalah pengajuan renja ormawa, pembagiannya BEM dan BPM masuk di program kerja kemahasiswaaan melalui PD 3, sedangkan ormawa masuk ke kaprodi masingmasing, jadi pengaduannya ke kaprodi. Yang membuat renja itu kaprodi, jadi akan disisihkan berapa persen dari total yang akan prodi dapat untuk mahasiswa sesuai dengan kebutuhan. Jika salah satu kaprodi tidak menyerahkan renja, akan menghambat semuanya.  

6. Format proposal bisa dilihat contohnya di bagian keuangan. 

7. Dana ormawa tergantung dengan kebijakan kaprodi. Mengajukan kaprodi dan didiskusikan, karena kaprodinya yang mengetahui lebih banyak tentang keuangan berapa yang akan bias disisihkan untuk HMPS.

8. UKT bayar di bank, lalu bank melaporkan ke Universitas. Di universitas itu punya yang namanya difinkom yang mengatur dana-dana dari fakultas itu berapa. Dengan pertimbangan sarana dan prasarana. Dana yang dikelola oleh fakultas hanya 25% dari total yang didapat. Fakultas tidak memegang uang tapi hanya memegang POK, jika FISIP ingin membuat kegiatan, buat proposal lalu nanti akan dikumpulkan satu fakultas nanti diajukan ke Universitas. Setelah SPJ keluar baru dananya dikeluarkan full. Untuk perlombaan yang mewakili fakultas itu menggunakan dana dari kemahasiswaan yang dijadikan satu dengan BEM, BPM, LKMM, Student Day, PKKMB, dan ada beberapa kegiatan rutin yang sudah direnjakan. Selain itu juga ada dana PKN, dana tersebut tidak digunakan karena FISIP mahasiswanya tidak berprestasi. Jadi kalau untuk lomba-lomba itu sudah dijadikan satu dengan kegiatan BEM dan BPM. Gubernur BEM seharusnya bias mengelola uang itu dengan baik, kalau bias irit kegiatan untuk membiayai yang lainnya. Nanti jika ada dana yang cukup besar misalnya untuk membuat kegiatan yang diselenggarakan, ada baiknya coba saja diajukan agar nanti dislipkan nanti agar bias diinterpretasikan kegiatannya.  Sedangkan yang mewakili Universitas langsung kebagian kemahasiswaan PR 3. 

9. Fakultas ada dana yang dijadikan satu dengan kegiatan rutin yang sudah direnjakan di FISIP.  

10. Pinter-pinter kelola dana untuk ketua organisasi 

11. Masalah keamanan ruangan, pemeliharaan fasilitas. 

12. Biaya lembur kebersihan memang perlu karena tidak kerja pada jamnya. 

13. Masalah pengusiran kelas sebelum waktunya bias dinegosiasikan dengan CS itu sendiri. 

14. Sewa ruangan bahwa jika masih digedung C dan lab. Bersama tidak perlu sewa ruangan, kecuali jika ruangannya lebih besar. Kalau untuk di gedung B jika dipakai oleh pihak-pihak luar baru dikenakan biaya. Jika mahasiswa yang ingin menggunakan ruangan diberi solusi untuk membayar tenaga tambahan. 

15. Masalah AC karena ada dibeban listrik yang di lab. Bersama lantai 4. 

16. Pembayaran sewa barang dan ruangan tidak ada, sebagai gantinya membayar uang lelah untuk petugas kebersihan atau penjaga. 

17. Masalah wifi terpusat di GDLN, jika rusak proses perbaikannya lama.  

18. Toilet akan diperbaiki akhir tahun ini yang di gedung C atas dan bawah serta gedung B.  

PD 3 

1. Nanti kedepannya KKN diharapkan untuk bisa membuat aplikasi-aplikasi yang baik bagi suatu prosedur dan seterusnya. Diharapkan ada sesuatu perubahan yang tidak seperti KKN dulu. 

2. Dispensasi harus dengan tujuan mewakilkan universtas dan fakultas. Jika tidak mewakilkan universitas dan fakultas lebih dari sebulan tidak diizinkan. Karena itu sudah dianggap tidak mengikuti perkuliahan 3 kali.  

Bagian Tata Usaha

1. Barang-barang dikenakan pajak untuk konsumsi jika belanja di warung bila jumlah dibawah Rp 2.000.000,00 tidak ada pajak, jika diatas dikenakan PPH 22 berarti hitungan pajaknya sebanyak 1,5%. Jika belanja di catering berapapun harganya itu tetap dikenakan PPH 23 sebanyak 2%. Harga yang sudah dimasukkan di nota harus sudah termasuk harga pajak, karena pajak PPH 22, 23 ini merupakan pajak pungutan yang akan dibayarkan oleh bendahara. 

2. Yang termasuk ATK fotocopy dan alat tulis jika diatas 1 juta dikenakan PPN 10 % untuk kegiatan dan ditempat yang sama, jika diatas 2 juta atau lebih dikenakan PPN 10% dan PPH 22%, berarti 15% di read dari nilai PPN. PPN dikeluarkan perusahaan yang bias mengeluarkan faktur. Pajak apapun yang disetor diserahkan ke bu martin. 

3. Proposal yang diserahkan harus dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab. 

4. Masalah loker akan diusahakan untuk lokasinya. 

5. Bagian perlengkapan banyak memerlukan ruangan untuk menyimpan barang-barang inventaris yang penting, jika memang diberikan ruangan untuk keskretariatan bersama di mohon kerjasamanya untuk menjaga kebersihan dan fasilitas yang disediakan. 

6. Dalam renja untuk HMJ yang mengajukan kegiatan biasanya kaprodi. 

7. Sepakat di gedung C akan diberikan, dengan catatan mahasiswa membantu membersihkan ruangan.  

8. Keskretariatan akan disediakan tetapi belum tau dimana dan masih dipikirkan lebih dahulu. 

9. Keluhan masalah pengusiran kelas sebelum waktunya akan disampaikan kepada CS dan ditindaklanjuti. 

10. Masalah wifi akan dikonfirmasi lagi.  

Tuesday, April 5, 2016

PROAKTIF


HAI INSAN MAROON!

Ayo bergabung bersama kami & "Komuntias Malu Dong" !
Aksi kesadaran peduli lingkungan.



Cp: Faiz (089664772684)
More info:
@bemfisipunud
@malu_dong
Dept. Media Kreatif BEM FISIP UNUD. Powered by Blogger.