Wednesday, February 24, 2016

Pernyataan Sikap BEM FISIP Universitas Udayana “Kabinet FISIP Kolaboratif” terhadap Revisi Undang – Undang KPK



Tak dapat dipungkiri bahwa proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia telah membawa  perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Sejak jatuhnya rezim orde baru, hal-hal yang berkaitan erat dengan demokrasi (yang sebelumnya sangat sulit dijalankan) seperti kebebasan berpendapat dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menjadi hal yang terus diupayakan. Salah satu upaya riil yang diambil pemerintah sebagai respon atas restrukturisasi pemerintahan hasil amandemen adalah dibentuknya lembaga sampiran khusus untuk menangani kasus korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat KPK.
Dasar awal pembentukan KPK oleh pemerintah sebagai badan ad hoc dilandasi tujuan untuk menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi di saat kepercayaan publik terhadap Polri dan Kejaksaan menurun, sehingga terbentuknya lembaga anti-rausah ini diharapkan menjadi pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga hukum yang telah dibentuk sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, KPK pun berdiri sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain serta secara aktif ikut menuntaskan berbagai kasus yang melibatkan kalangan elit  eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.        
Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK diberi amanat dalam memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Hasil kerja KPK dalam memberantas korupsi di berbagai bidang dan kemampuan mereka untuk memperlihatkan sistem organisasi yang bersih membuat kepercayaan rakyat terhadap KPK meningkat dan berpengaruh terhadap ruang lingkup kewenangan KPK. Menurut kajian dari Poltracking di tahun 2015 yang dimuat dalam laman Detik News, kinerja KPK terus mengalami peningkatan dan mendapat kepercayaan dengan tingkat kepuasan publik sebanyak 69,4 %.
Namun, adanya dinamika perpolitikan di dalam tubuh DPR pada akhirnya berimplikasi terhadap kekuatan (baca: tugas dan wewenang) KPK dalam memberantas korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan tarik-ulur revisi UU KPK dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi. Sikap Presiden Jokowi yang memutuskan untuk menunda revisi tersebut, dianggap sebagai kompromi beliau terhadap pihak yang mendukung dan menolak rancangan ini.
Revisi yang diusung oleh 6 fraksi (PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura) yang mendapat penolakan dari Gerindra dan Demokrat ini memiliki  beberapa poin yang menarik perhatian publik, Adapun draftt revisi yang hendak diajukan adalah :

I.                   Pengawasan Dewan Kewenangan KPK
Fungsi Dewan Pengawas ini menurut kami tidak relevan terhadap fungsi dan kewenangan KPK, karena:
a)      Hal ini menjadi tidak relevan mengingat KPK bukan lembaga yang otoriter sehingga akan menjadi rancu apabila dewan pengawas menjadi lembaga pemberi izin.
b)      Kelemahan lainnya, Dewan Pengawas akan menjadi dewan pertimbangan terhadap tindakan yang dilakukan terhadap KPK termasuk penyadapan.
c)      Selain itu, apabila disahkan dibentuknya dewan pengawas KPK, maka dewan pengawas akan menjadi sentral sebagian besar kegiatan dari KPK mengingat tindakan atau hal-hal yang berkaitan dengan memberantasan korupsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dewan Pengawas.
d)      Hal lainnya yang menjadi pertimbangan mengapa dewan pengawas KPK tidak perlu dibentuk adalah akan terjadi benturan dengan fungsi dewan penasehat yang sudah ada sejak awal dibentuknya KPK.
Dewan Pengawas dalam draft revisi UU KPK ini sekiranya perlu dijelaskan dan dijabarkan fungsi – fungsinya secara jelas, apabila hal hal yang diawasi oleh badan pengawas ini berkaitan dengan etika atau kinerja pegawai KPK maka poin ini perlu didukung, namun apabila hanya membatasi ruang gerak dan tindakan yang dapat dilakukan KPK maka akan sangat tidak relevan dengan fungsi KPK sebagai lembaga yang independen.
II.                Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkakara dihentikan penyidikannya. Diturunkannya SP3 ini dinilai dapat menjerumuskan KPK pada praktik transaksional bila lembaga anti-rasuah itu memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3. Dengan adanya revisi UU KPK mengenai SP3 ini, berpotensi membuka pintu masuk bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK dalam melakukan tugasnya.
KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didahului dengan dua alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Di sisi lain, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka cukup dengan bukti permulaan. Dari situ dapat dilihat sebenarnya mekanisme penetapan tersangka oleh KPK itu sudah cukup ketat sehingga tidak perlu ada kewanangan untuk mengeluarkan SP3.
III.             Penyidik Independen KPK

Terkait dengan draft revisi UU KPK Nomor 30 tahun 2002 mengenai kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri (independen) dapat dimasukkan ke dalam pokok-pokok revisi UU asal sesuai dengan aturan yang ada di dalam tubuh KPK. Kemudia dikutip dari situs berita online detik.com (Sabtu, 20 Pebruari 2016) Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan adanya penyidik dan penyelidik independen merupakan permintaan langsung dari KPK karena selama ini penyidik hanya berasal dari Polri dan Kejaksaan.
Awalnya, dalam pasal 45 ayat 1 UU KPK menyebutkan bahwa penyidik tersebut berasal dari Polri yang telah dipilih melalui pertimbangan dari dewan, lalu KPK memiliki tafsiran baru yaitu dapat mengangkat penyidik independen yang tidak berasal dari Polri dan Kejaksaan. Poin ini seharusnya menjadi alat untuk memperkuat KPK karena pada dasarnya penyidik yang diambil dari Polri dan Kejaksaan masih membawa muatan keberpihakan terhadap institusi mereka.

IV.              Penyadapan

Seperti yang dikutip dari situs Qureta.com (2016), RUU KPK yang dinilai DPR bisa menguatkan KPK, justru akan melemahkan fungsi utama badan pemberantasan korupsi ini. Di dalamnya terdapat beberapa draftt usulan pasal yang mampu mengurangi efektivitas kinerja KPK. Mekanisme penyadapan itu dituangkan dalam pasal 12A-F mengenai pengaturan tata cara penyadapan KPK. Di dalam usulan revisi ini, KPK harus mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas maksimal 1x24 jam sebelum melakukan penyadapan. Hal ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai usaha untuk menguatkan insitusi KPK dalam upaya memberantas korupsi, karena mayoritas kasus-kasus korupsi diawali oleh inisiatif KPK melakukan penyadapan terhadap oknum yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Dikhawatirkan, jika penyadapan itu harus melalui dewan pengawas, efektivitas penyadapan akan menurun.
Sebelumnya, kewenangan mengenai penyadapan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 dan hasilnya penyadapan yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan sudah layak dikatakan sah berdasarkan undang-undang atau legal by regulated.
Salah satu poin yang dirasakan menjadi bagian dalam usaha pelemahan KPK adalah tentang tindakan penyadapan. Banyak opini yang dilontarkan oleh mereka yang merasa terganggu akan tindakan ini, bahwa penyadapan oleh KPK akan mengeksplorasi terlalu jauh kehidupan pribadi dari oknum yang dicurigai melakukan korupsi. Namun hal itu tidaklah benar sebagaimana KPK tetap menggunakan acuan penyadapan pada Permen Kominfo No.11/PER/M. KOMINFO/2/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Jadi bukan merupakan suatu alasan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK melanggar aturan yang ada. Selain itu penyadapan yang dilakukan oleh KPK tetap berada dalam pengawasan petinggi KPK dan di pastikan hanya untuk kepentingan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.
Di balik berbagai opini tentang pelemahan KPK, sesungguhnya revisi terhadap UU KPK bisa saja berbalik menjadi penguatan terhadap institusi anti-rasuah ini sendiri. Kita paham betul bahwa seringkali dalam proses hukumnya KPK justru kalah dalam proses penuntutan atau persidangan. Maka dari itu sebaiknya revisi tehadap UU KPK menunggu hasil dari revisi terhadap UU KUHP dan UU KUHAP. Hal inilah yang bisa menjadi bagian terhadap penguatan KPK agar bisa mengurangi jumlah tindak pidana korupsi dan lebih banyak lagi menyeret tersangka kasus korupsi ke tahap penetapan hukuman, bukan hanya sampai pada tahap penuntutan.
Adapun dibalik kekuatan yang dimiliki oleh KPK sebagai lembaga independen yang sangat kuat, sudah sepatutnya KPK memiliki mekanisme yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Revisi terkait mekanisme itu sendiri bukan sebagai tindakan pelemahan melainkan sebagai upaya dari penjagaan terhadap sifat KPK yang independen agar tidak sewenang-wenang. Ketiadaan mekanisme yang jelas dalam tubuh KPK dikhawatirkan justru akan memberi celah terhadap oknum-oknum tertentu yang menggunakan KPK untuk menanamkan kepentingannya. Maka dari itu sangat diperlukan adanya kontrol yang kuat terhadap KPK agar tidak menyimpang dari jalur independen yang memang sudah diusung sejak awal pembentukannya.

Berdasarkan paparan di atas, maka kami BEM FISIP Universitas Udayana “Kabinet FISIP Kolaboratif” menyatakan sikap:
1.      Menolak segala bentuk upaya pelemahan fungsi KPK.
2.      Meminta DPR untuk mengkaji kembali poin-poin dalam draftt revisi Undang – Undang KPK.
3.      Menuntut Presiden Jokowi menyatakan sikap terkait wacana revisi Undang – Undang KPK.

Salam Kolaboratif
Unity to Glory! FISIP!!
Departemen Kajian Aksi Strategis dan Pengabdian Masyarakat
Departemen Pendidikan dan PSDM
BEM FISIP Universitas Udayana

Kabinet FISIP Kolaboratif

Friday, February 5, 2016

OPEN HOUSE FISIP UDAYANA 2016


Udah Kelas XII tapi masih gak tau mau kuliah kemana ?

Masih ikut-ikutan temen ?

Masih kurang tau tentang dunia perkuliahan?

Yuk buat kamu siswa/i kelas XII, inilah saatnya menentukan pilihan!
Datang dan ikutilah
OPEN HOUSE FISIP UNUD 2016
"ONE DAY WITH FISIP, GET YOUR POTENTIAL"

-Mengetahui apa itu FISIP
-Mengetahui apa yang akan dipelajari di FISIP
-Mengetahui prospek kerja mahasiswa/i FISIP
-Mengetahui dunia perkuliahan yang sesungguhnya
-Konsultasi program studi yang akan dipilih

So, tunggu apa lagi?
Ayo daftarkan dirimu sekarang juga!

CARA PENDAFTARAN:
Datang langsung ke Gedung B FISIP UNUD,Kampus Sudirman Universitas Udayana.
Senin - Jumat: Pk. 16.00-19.00
Sabtu - Minggu: Pk. 12.00-18.00
Untuk mendaftar secara langsung.

Atau

Transfer biaya pendaftaran ke BANK BPD BALI no rek.0340202161743 a/n BEM FISIP UDAYANA dan kirim bukti pembayaran ke openhousefisip@gmail.com (kami akan membalasnya dengan foto kuitansi pembayaran lunas)

Mudah bukan ?
Jadi tunggu apalagi, masa depanmu ada di tanganmu sekarang juga!

NB: Try out dan pengenalan FISIP akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2016. Untuk informasi lebih lanjut akan di sampaikan melalui akun sosial media BEM FISIP Unud.

CP: Ayunda Nindya: 082247970296/Line : ayundanindyas.
       Tatik Dwi: 08983990414/Line : tatikdwilestari.
Dept. Media Kreatif BEM FISIP UNUD. Powered by Blogger.